・
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jumat (9/1/2026). Sidang gugatan dengan permohonan Nomor 267/PUU-XXIII/2025 dipimpin langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo beserta dua hakim MK, yakni Daniel Yusmic P Foekh dan Guntur Hamzah. Video: Mahkamah Konstitusi Streamer: Yonathan Niko Aditama | Kompas.com ▶49:20・
Hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa paradigma baru bagi perlindungan warga negara. Dua poin krusial yang wajib *SobatParlemen ketahui terkait kasus penjambretan di Sleman: 1. Hak Membela Diri (Pasal 34): Memberikan payung hukum bagi tindakan pembelaan terpaksa. 2. Hati Nurani Hakim (Pasal 53 Ayat 2): Hakim kini didorong untuk tidak menjadi "corong undang-undang" saja, melainkan penegak keadilan sejati. Nah *SobatParlemen, implementasi hukum yang adil datang atas pengawalan oleh kit ▶1:43・
Resmi, Link Download PDF UU tentang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 - Nasional Katadata.co.id ▶0:33・
MK kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pada Senin (9/2/2026). Sidang kedua Permohonan yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak ini beragendakan mendengarkan mendengarkan pokok-pokok perbaikan Pemohon. Sidang Permohonan Nomor 29/PUU-XXIV/2026 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama dengan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Adies Kadir dari Ruang Sidang Panel M ▶3:32・
Menkumham Yasonna: KUHP Atur Hukum yang Hidup dalam Masyarakat - Tribunnews.com ▶1:31・
Kegiatan "kumpul kebo" atau living together bisa dikenakan pidana mulai tanggal 2 Januari 2026. Hal tersebut seiring berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 yang dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Adapun kumpul kebo atau kohabitasi adalah kegiatan hidup bersama seperti suami istri tanpa ikatan pernikahan. Simak selengkapnya dalam video berikut! Penulis: Aditya Priyatna Darmawan, Albertus Adit Penulis Naskah: Nabilah Safirah Narator: Nabilah Safirah Video ▶1:38・
Pemberlakuan KUHP baru berpotensi membuat praktik nikah siri dan poligami tanpa prosedur hukum berujung pidana, terutama jika dilakukan dengan menyembunyikan status perkawinan atau melanggar ketentuan undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa konsekuensi hukum baru terhadap perkawinan yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan. Sejumlah pasal dalam KUHP baru, khususnya Pasal 401 hingga Pasal 405, kini menjadi dasar hukum untuk menj ▶2:06・
Voo Wei Chen, warga negara Malaysia ini dihukum penjara selama 15 tahun, setelah ditangkap saat hendak menyeludupkan narkoba cair dan narkoba jenis sabu ke Tanjungpinang. Hukuman tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, pada Selasa (27/1). Selain hukuman badan, terdakwa Voo Wei Chen juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam sidang itu, Ketua Majelis Hakim, Fausi menyatakan bahwa terdakwa terbukti seca ▶1:24・
Hukumonline Newsroom on Instagram: "Para Pemohon (13 Mahasiswa program sarjana (S-1) Fakultas Hukum) mengujikan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pemohon menyatakan bahwa untuk menyampaikan pendapat tidak mensyaratkan adanya izin terlebih dahulu, tetapi merupakan guaranteed right yang dijamin secara langsung oleh UUD NRI 1945. Sejatinya aksi damai atau demons ▶7:38:46・
Pledoi hearing postponed at Balikpapan District Court ▶1:40・
🔴Resmi Berlaku Hari Ini, KUHP Baru Dinilai Malapetaka karena Pasal Kontroversial ▶0:54・
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan KUHAP Terbaru *kuhp ▶2:44・
HARI INI KUHP BARU MULAI BERLAKU *beritaterkini*KUHPBARU ▶0:09・
Pasal Hina Presiden Masih Tetap Ada di KUHP Baru: Bentuk Watak Kolonial ▶1:25・
Aturan Baru Hukum Pidana untuk Nikah Siri dan Poligami ▶0:21・
Asas Legalitas dalam KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *belajarhukum *ilmuhukum *mahasiswa *hukumindonesia *kuhpbaru ▶0:16・
Efek Hukum Pacaran Tanpa Izin Orang Tua ▶0:16・
Cemburu Berujung Penganiayaan, Pria di Payung Bacok Korban dengan Parang *UngkapKasus *Penganiayaan ▶2:34・
Jauh-Jauh dari Jakarta, Pria Ini Diciduk usai Sikat Kabel di Simpang Lima *UngkapKasus *Pencurian ▶1:20・
Breaking News Modus Kredit Fiktif, Pegawai Bank BUMN Surabaya Rugikan Negara Rp 2,9 Miliar ▶0:16・
Indonesia resmi pakai KUHP Baru 2 Januari 2026 ▶0:06・
Ketika Surat Kuasa Berubah Menjadi Jerat Pidana, Imunitas Advokat Dipertaruhkan ▶1:07・
Tim Kuasa Hukum STN Soroti Dugaan Keterlibatan Pihak Lain, Dorong Penegakan Pasal Deelneming ▶7:35・
Polsek IB I Palembang Ungkap Kasus Curanmor, Kendaraan Korban Berhasil Diamankan ▶3:23・
Face the Death Penalty! Two Muslim Religious Robbers in Sungai Ulin Charged with Premeditated Murder ▶5:48・
PENAMPAKAN EMPAT TERDAKWA KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS AKTIVIS KONTAS ANDRIE YUNUS ▶8:12・
Dilaporkan ke Bareskrim, Koperasi ini Diduga Rugikan Nasabah Triliunan ▶0:06・
Duduk Perkara Dugaan Korupsi DAK 2022 untuk Mebel SMK se-NTB ▶4:06・
POLISI GEREBEK MARKAS JUDI ONLINE DI HAYAM WURUK RATUSAN WNA DIAMANKAN ▶49:26・
Polisi Kenakan Pasal Berlapis, Dua Pelaku Begal di Sungai Ulin Terancam Hukuman Mati ▶5:05:00・
Sidang Perkara Nomor 148/PUU-XXIV/2026. Senin, 4 Mei 2026. ▶0:14・
🔴 LIVE: Motif Pengasuh Daycare Banting Bayi 1,5 Tahun di Aceh, Keinginan Vica Korban Laka Kereta ▶0:10・
Kumpul Kebo: Perubahan Hukum di Indonesia 2023 ▶2:36・
Mulai Januari 2026, Indonesia akan menerapkan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Dalam Pasal 65 huruf e, pidana kerja sosial dicantumkan setara dengan pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana tutupan, sehingga menjadi bagian dari pilihan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Lebih jauh lagi, Pasal 85 KUHP mengatur secara rinci syarat dan penerapannya. Pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan kepad ▶1:26・
Hukumonline Newsroom on Instagram: "Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan progres pembentukan lima peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk mengenai pidana mati. “Pertama, adalah Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Ini telah dikirim ke Bapak Presiden. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera kami kirim ke DPR,” ujar Supratman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin ▶0:10・
Divipromedia on Instagram: "Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada 2026 menjadi tonggak penting dalam pembaruan serta demokratisasi hukum nasional. Menurut Puan, penerapan kedua undang-undang tersebut merupakan momentum bersejarah bagi sistem hukum Indonesia. Ia menilai, KUHP dan KUHAP tidak hanya menghadirkan pembaruan regulasi, tetapi juga mencerminkan proses demokratisa ▶6:27・
Hukumonline Newsroom on Instagram: "Indonesia mencatat sejarah dengan pemberlakuan instrumen hukum pidana baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi resmi berlaku secara efektif mulai, Jumat (2/1/2026). UU KUHP yang disahkan 3 tahun lalu ini resmi menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda yang sudah lebih 1 abad diterapkan di Indonesia. KUHP ters ▶1:13・
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Kapolresta Sleman, Kejari Sleman, serta kuasa hukum Hogi Minaya. Dari forum tersebut, Komisi III meminta agar penanganan perkara Sdr. Hogi Minaya dihentikan demi kepentingan hukum sesuai Pasal 65 huruf m Undang-Undang KUHAP, serta menegaskan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum. *HabiburokhmanDPRRI *Gerindra ▶2:30・
Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus, pada Rabu (29/4). Sidang perdana berlangsung pada pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Garuda, dan dilakukan secara terbuka. Keempat terdakwa yang merupakan anggota TNI dihadirkan dalam sidang, yakni Kapten NDP, Letnan Satu (Lettu) BHW, Lettu SL, dan Sersan Dua (Serda) ES. Mereka d ▶0:10・
Laporan dari Konferensi Pers Kasus Pandji Pragiwaksono ▶1:30・
Kabar Banten on Instagram: "Hari ini, Jumat, 2 Januari 2025 menjadi tonggak sejarah baru dalam sistem peradilan Indonesia. Secara resmi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mulai diberlakukan secara efektif, menggantikan KUHP peninggalan era kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht). Pemberlakuan ini dilakukan tepat tiga tahun sejak undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai masa transisi dan sosialisasi bagi ▶1:47・
tvOne on Instagram: "Pemberlakuan KUHP baru berpotensi membuat praktik nikah siri dan poligami tanpa prosedur hukum berujung pidana, terutama jika dilakukan dengan menyembunyikan status perkawinan atau melanggar ketentuan undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa konsekuensi hukum baru terhadap perkawinan yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan. Sejumlah pasal dalam KUHP baru, khususnya Pasal 401 hingga Pasal 405, kini menjadi d ▶0:23・
Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur perbuatan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis terhadap orang lain. Klik rri.co.id untuk informasi lebih lanjut. Dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini dengan download aplikasi RRI Digital di Google Play. *hukum *kuhp *rrinunukan *rridigital *rrinews ▶0:15・
Pemerintah menyatakan ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan melindungi kepentingan negara, khususnya terkait kedaulatan serta harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej dalam Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2026 yang digelar pada Senin (9/3/2026) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Kon ▶1:07・
Poligami Tanpa Izin: Hukuman dan Aturan Baru 2023 ▶0:15・
Sanksi Baru untuk Kumpul Kebo Mulai 2026 ▶0:20・
Indonesia secara resmi memasuki babak baru dalam sejarah hukumnya. Mulai 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku secara nasional. Reformasi ini tidak hanya mengubah substansi tindak pidana, tetapi juga merevolusi cara negara memproses hukum warga negaranya. Perzinaan dan Kumpul Kebo Bisa Dipidana. Dalam KUHP baru, Pasal 411 mengatur bahwa persetubuhan dengan o ▶0:05・
KUHP Baru: Pidana 1,5 Tahun untuk Dukun Santet? ▶0:04・
Penajam Terkini on Instagram: "Pasal 273 KUHP baru mengatur pidana bagi pemberi pinjaman ilegal yang menjadikan aktivitas tersebut sebagai mata pencaharian. Dimana berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pelaku usaha keuangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori III. Fokus utama dari ketentuan ini adalah pada ketiadaan izin usaha dan sifat aktivitas yang dilakukan seca ▶1:00・
BacaHukum.Com on Instagram: "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara resmi mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Berlakunya rangkaian undang-undang tersebut membawa konsekuensi besar terhadap penanganan hukum pidana secara umum. Seluruh ketentuan pidana, baik yang sebelumnya diatur dalam Wetboek van Strafrecht versi Indonesia maupun berbagai tindak pidana khusus dalam undang-undang tersendiri, kini harus menyesuaikan diri dengan kerangka KUHP yang bar ▶1:24・
pasal 280 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur bahwa kita tidak boleh melakukan live persidangan *persidanga *live *tiktok *konten *jakarta ▶6:06・
PEMBERATAN PIDANA ▶51:47・
HUKUM MEMALAK SUPIR BAJAJ ▶28:51・
Perubahan Paradigma Pemidanaan Menurut KUHP Baru ▶5:40・
Menguji KUHP Baru di Mahkamah Konstitusi | AKIP tvOne ▶8:14・
PERBEDAAN KUHP LAMA DAN BARU UU NOMOR 1 TAHUN 2023 Part II ▶4:27・
PERBEDAAN KUHP LAMA DAN BARU UU NOMOR 1 TAHUN 2023 Part I ▶56:06・
KUHP Baru Resmi Berlaku, Bagaimana Nasib Terpidana yang Dijerat KUHP Lama ▶1:08・
🔴KACAMATA HUKUM: Era Baru KUHP dan KUHAP ▶8:05・
Penganiayaan berdasar UU RI Nomor 1 Tahun 2023 KUHP 2023 ▶3:24:48・
KUHP BARU | UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 | KUHP NASIONAL ▶19:39・
WEBINAR SOSIALISASI UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ▶0:05・
BREAKING NEWS - Sidang Penetapan MK UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ▶1:01・
KUHP Baru Resmi Berlaku! Pemalsu Ijazah Kini Terancam 10 Tahun Penjara ▶1:45・
KUHP dan KUHAP Versi Terbaru Resmi Berlaku Mulai Hari Ini ▶1:51・
PENJELASAN DPR Soal Isu KUHP Baru Larang Nikah Siri dan Poligami ▶15:27・
KUHP dan KUHAP Baru Mulai Berlaku, Puan Maharani: Tonggak Bersejarah Bagi Indonesia ▶0:05・
“Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalisdalam Hukum Acara Pidana di Indonesia” ▶7:38:35・
KUHP Mulai Berlaku, Eks Jaksa Agung Peringatkan Malapetaka Hukum bagi Rakyat ▶0:59・
🔴Resmi Berlaku Hari Ini, KUHP Baru Dinilai Malapetaka karena Pasal Kontroversial ▶0:05・
KUHP Baru Atur Vonis Mati Terpidana, Pelaksanaan Hukuman bagi Ferdy Sambo Apakah Terpengaruh? ▶0:15・
Resmi Berlaku, Ini Kata Menko Yusril soal KUHP dan KUHAP Baru ▶3:45・
Asas Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Baru.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ▶3:22・
Regulasi Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). ▶3:29:11・
Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ▶3:15:56・
Perisai Eps. 5 - Implikasi UU No. 1 Th 2023 tentang KUHP terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia ▶2:31:05・
SOSIALISASI KUHP 2023 dan KUHAP 2025 "Implikasi dan Implementasi bagi Profesi Hukum" ▶0:06・
Penjelasan KUHP baru / UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP ▶54:48・
KUHP Baru Resmi Berlaku, Ini Pasal Kontroversial yang Jadi Sorotan! Dari Demo hingga Hina Presiden ▶8:25・
Sosialisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional | Jaksa Menyapa ▶49:06・
Bab - Bab Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ▶2:10:26・
🔴LIVE - Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Pendahuluan Uji Materiil Gugatan KUHP dan KUHAP ▶2:30・
Sosialisasi Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ▶1:17・
KUHP PASAL 281 TERBARU (UU No. 1 Tahun 2023): Penjelasan Lengkap tentang Tindak Pidana Kesusilaan ▶7:33・
Menkum Pastikan Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Bukan untuk Bungkam Kritik *short ▶5:03・
TUJUH ISU KRUSIAL DALAM KUHP BARU UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP ▶1:32・
Cara memahami perbedaan KUHP (Undang Undang nomor 1 Tahun 2023) ▶0:15・
Special Crimes in the New Criminal Code Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code ▶5:00:53・
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP:Pasal 466 (Penganiayaan)Bunyi pasal:(1) ▶1:00・
SOSIALISASI UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP (9 Agustus 2023) ▶4:08・
Pasal Hina Presiden Masih Tetap Ada di KUHP Baru: Bentuk Watak Kolonial ▶1:31・
Pasal Kumpul Kebo di KUHP Baru: Fakta yang Banyak Disalahpahami ▶0:15・
Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP *belajarhukum *hukumpidana *kuhpbaru *mahasiswahukum *ilmuhukum *hukumindonesia ▶1:35・
Pelaksanaan kegiatan secara zoom meeting dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh Bareskrim Polri diikuti oleh Jajaran Ditreskrimum/Ditreskrimsus/Ditresnarkoba Polda dan Jajaran Satreskrim/Satresnarkoba Polres/Polresta di seluruh wilayah Indonesia. . . Batam, 21 November 2024 . . *berita * ▶0:15・
Rapat Paripurna DPR, Puan Sebut KUHP–KUHAP Baru Tonggak Bersejarah | Tirto Recap ▶3:35・
Pacaran yang berujung dibawa pergi tanpa izin orang tua kini tak lagi dipandang sebagai urusan pribadi semata. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mempertegas bahwa tindakan tersebut dapat dipidana karena melanggar hak pengasuhan yang sah. Praktik yang kerap disebut ▶0:15・
The Babel Police Chief considers the new Criminal Code and Criminal Procedure Code to be mileston... ▶0:15・
Jonathan Jason Wilianto on Instagram: "Pacaran yang berujung dibawa pergi tanpa izin orang tua kini tak lagi dipandang sebagai urusan pribadi semata. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mempertegas bahwa tindakan tersebut dapat dipidana karena melanggar hak pengasuhan yang sah. Praktik yang kerap disebut “dibawa kabur” kini dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kemerdekaan orang, sebab hukum menilai anak belum memiliki kecakapan hukum penuh. Artinya, persetujuan ana ▶0:15・
Kelakar Hakim MK Saldi ke Refly di Sidang Gugatan Roy Suryo Cs Kasus Ijazah Jokowi: Bulan Puasa ▶2:11・
KUHP Baru: Aturan Kumpul Kebo dan Hukuman bagi Pasangan ▶0:58・
Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Baru ▶0:30・
Membedah Rahasia KUHP BARU! UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *kuhp *kuhap *polisi *jaksa *pengadilan ▶2:10・
Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Setelah lebih dari satu abad Indonesia menggunakan “Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie atau WvSNI” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda, pada awal 2 Januari 2023 lalu, DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”). Berdasarkan Pasal 624 KUHP baru, undang-undang ini akan berlaku se ▶・
Sebelas mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Terbuka mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut para Pemohon, pasal yang diuji ini menciptakan chilling effect pada kehidupan pribadi karena para Pemohon merasa takut untuk menjalin hubungan intim konsensual di luar perkwainan sah karena khawatir orang tua atau anak mereka akan mengadukan. “Ketidakjelasan Pa ▶・
Mahkamah Agung (MA) menjelaskan mekanisme vonis pidana kerja sosial yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlaku 2 Januari 2026. Ketua Kamar Pidana MA Prim Haryadi di Jakarta, Selasa menjelaskan majelis hakim nantinya akan menjatuhkan pidana kerja sosial secara lengkap di amar putusan, mulai dari durasi, jenis, hingga tempat dilaksanakannya pidana dimaksud. “Hakim, dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, harus menyebutkan dalam satu hari itu berapa jam. Kemudian, da ▶
lud20260517142937
↓「Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP」Often searched with：Forced masturbing butchering woman daughter smoking Junior Miss Pagea Young raped young bate Omegle Porn child mega skinny daughter fujian brothers voyeur gymnastics mochagirls nude Jr nudist pageant jenny scordamGLIA vintage boys fuck Transgirl fucked father and daught Jerking cumshot Dauchter sleping flashing voyeur Young family sex Sister handjob sfvPantyhose kids mother and younger brother Young lesbian sex family uncensored ch1ld porn gay Strumpfhosen kids Christina Model 1st time handjob Daughter Incest patient cumshot granddaughter 13 stickam porn Ukrain hot family 3d hentai Loli Hidden Cam Masturbation festival peeing cum panties in 0.83833789825439 sec
@104 on 051714bin-27446..bin-27446
